Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
1/G/2017/PTUN.PBR YAYASAN RIAU MADANI 1.BUPATI PELALAWAN
2.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA dahulu MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Minutasi
Tanggal Pendaftaran Selasa, 03 Jan. 2017
Klasifikasi Perkara Perijinan
Nomor Perkara 1/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal Surat Selasa, 03 Jan. 2017
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1YAYASAN RIAU MADANI
Kuasa Hukum Penggugat
Tergugat
NoNama
1BUPATI PELALAWAN
2MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA dahulu MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Kuasa Hukum Tergugat
Gugatan

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusn Tergugat I, yaitu Surat Keputusan Bupati Pelalawan (Tergugat I)     Nomor : 522.21/IUPHHK HT/XII/2002/004 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Selaras Abadi Utama seluas + 13.600,-(tiga belas ribu enam ratus) hektar di Kabupaten Pelalawan;

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat II, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Tergugat II) Nomor : SK. 382/Menhut-II/2004 tanggal 28 September 2004 tentang pembaruan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Selaras Abadi Utama atas Areal Hutan Produksi seluas + 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus) hektar di Provinsi Riau;

4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi Obejek Gugatan dalam perkara a quo, yaitu Surat Keputusan Bupati Pelalawan (Tergugat II) Nomor: 522.21/IUPHHK HT/XII/2002/004 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Selaras Abadi Utama seluas + 13.600,-(tiga belas ribu enam ratus) hektar di Kabupaten Pelalawan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Tergugat II) Nomor : SK. 382/Menhut-II/2004 tanggal 28 September 2004 tentang pembaruan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Selaras Abadi Utama atas Areal Hutan Produksi seluas + 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus) hektar di Provinsi Riau;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

 

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak